ABSTRAK: • bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
• Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. •
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 4. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 5. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 6. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 7. KOMISI INFORMASI 8. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI 9. HUKUM ACARA KOMISI 10. GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN LAIN-LAIN 13. KETENTUAN PERALIHAN 14. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
• Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2008.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
• 53